Ketum MUI Ma'ruf Amin akan menegur pihak MUI Sumatera Barat yang menolak konsep Islam Nusantara. Ma'ruf Amin menegaskan MUI merupakan wadah bagi semua pihak.
"Oh, nggak (diberi sanksi), nanti kita beri tahu saja," kata Ma'ruf di Hotel Bumi Wiyata Jl Margonda Raya, Depok, Kamis (26/7/2018).
"Prinsip MUI itu wadah semua pihak. Karena itu, di MUI ada Islam Nusantara, Islam berkemajuan. Maka saya bilang Islamnya MUI itu Islam Nusantara, Islam berkemajuan. Masih kita tunggu ada nama lain nggak, karena kita itu wadah semua pihak," sambungnya.
Dia menambahkan, MUI provinsi wajib mematuhi aturan MUI pusat. Ma'ruf Amin mengingatkan sesama elemen bangsa tak boleh saling hantam.
"Iya harus (ikut aturan), harus. Kalau ada MUI yang menghantam salah satu pihak, tidak boleh karena kita wadah semua. Wadah kok hantam sana-sini, MUI gaduh, dong. Tugasnya menyatukan umat malah MUI jadi sumber," terangnya.
Sebelumnya diberitakan Rapat Koordinasi Daerah MUI Sumbar dan MUI Kabupaten/Kota Se-Sumbar di Padang, 21 Juli 2018, menghasilkan kesimpulan untuk menolak Islam Nusantara. Ada sejumlah pertimbangan yang melandasi penolakan ini.
Mereka memiliki sejumlah pertimbangan untuk menolak Islam Nusantara. Pertama, istilah 'Islam Nusantara' mengundang perdebatan yang tak bermanfaat dan melalaikan umat Islam dari berbagai persoalan penting. Istilah 'Islam Nusantara', masih menurut MUI Sumbar, bisa membawa kerancuan dan kebingungan dalam memahami Islam.
Istilah Islam Nusantara juga dinilai mengandung potensi penyempitan makna Islam yang universal. Istilah Islam Nusantara juga sering digunakan untuk merujuk cara beragama Islam yang toleran. Menurut MUI Sumbar, toleransi hanya merupakan satu aspek dalam Islam, padahal banyak aspek lain dalam Islam. Islam tidak bisa direduksi hanya menjadi satu aspeknya saja, melainkan harus menyeluruh.
"Kami MUI Sumbar dan MUI kab/kota se-Sumbar menyatakan tanpa ada keraguan bahwa 'Islam Nusantara' dalam konsep/pengertian definisi apa pun tidak dibutuhkan di Ranah Minang (Sumatera Barat). Bagi kami, nama 'Islam' telah sempurna dan tidak perlu lagi ditambah dengan embel-embel apa pun," demikian kesimpulan MUI Sumbar sebagaimana dokumen unggahan akun Facebook Ketua Umum MUI Sumbar Buya Gusrizal Gazahar pada 23 Juli 2018, dikutip detikcom.
0 komentar: