ISLAM BALIKPAPAN - Pemerintah Kota Balikpapan masih bersikeras meminta penjelasan soal perubahan status beberapa jalan milik negara ataupun provinsi yang tanggung jawabnya beralih kepada pemkot.
Kepala Bapedda Kota Balikpapan Suryanto mengatakan bahwa pemkot masih akan menggelar rapat lanjutan untuk mengetahui detail tentang perubahan status. Karena perubahan itu membawa konsekuensi kepada anggaran pemkot.
"Ada baik dan buruknya memang. Jeleknya kalau bukan kewenangan kita jalan pikir pikir memperbaikinya karena ini dari pusat artinya penanganan akan lebih cepat kalau bukan pusat, tapi di sisi lain anggaran kita akan tersedot banyak di sektor itu," katanya.
Suryanto mengatakan bahwa perubahan status jalan ini disinyalir juga merupakan akibat dari berubahanya titik nol kilometer yang terdapat di kota Balikpapan. Dulu titik nol tersebut ditarik dari Pelabuhan Semayang, maka saat ini titik tersebut berawal dari sekitar Muara Rapak.
Perubahan itu akhirnya berimbas juga kepada status jalan, sebagai misal Jl Jenderal Sudirman yang merupakan jalan arteri primer yang berada di bawah tanggung jawab APBN nantinya bisa menjadi jalan kota yang pemeliharaanya di bawah pemkot. (KALTIMPOST)
