Ada beberapa tuntutan lain yang disuarakan, di antaranya meminta amandemen Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang dianggap sudah tidak relevan dengan kepentingan masyarakat. “Kami juga meminta para koruptor APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Red) diadili seadil-adilnya,” terang salah seorang orator.
Demonstran yang berjumlah hanya belasan orang ini membawa keranda jenazah. Sebagai simbol matinya hati nurani pemimpin negara. Bahkan, mereka juga sempat menggelar aksi teterikal di simpang Plaza Balikpapan. Ada yang menjadi tokoh Presiden SBY dan rakyat jelata yang dizolimi. Tak hanya itu, mereka juga sempat menggelar salat jenazah di jalan. Tujuannya serupa, member gambaran matinya kesejahteraan masyarakat di Indonesia.
“Indonesia berada di tenga-tengah lumbung energi, namun regulasi yang dibuat pemerintah justru manguntungkan pihak asing. Setelah jatuhnya blok ‘raksasa’ Cepu ke tangan perusahaan asal Amerika Serikat, dan penjualan LNG Tanggung yang sengaja diobral ke negara luar tanpa mementingkan kebutuhan domestik masih dilanjutkan dengan kenaikan harga BBM yang hanya menimbulkan efek domino di kehidupan masyarakat yang semakin terhimpit,” terang orator asal Uniba ini.
Sementara itu, mungkin ada masyarakat yang bertanya-tanya soal demonstran yang menginap di kantor DPRD sejak 28 Maret lalu. Terutama konsumsi para mahasiswa. Pasalnya, sudah menjadi rahasia umum sejumlah aksi unjuk rasa yang terjadi pada beberapa daerah di Indonesia ada donatur yang mendanai.
Namun tudingan miring tersebut dibantah Koordinator Lapangan (Korlap) Gerakan Anti SBY (GAS), Aditya kepada Balikpapan Pos di sela-sela unjuk rasa kemarin. Ia mengaku, menolak donatur yang akan membantu biaya konsumsi selama melakukan aksi unjuk rasa. “Ada aja sih yang ingin membantu tapi kami tolak,”kata mahasiswa STIKOM ini.
Untuk memenuhi biaya konsumsi selama melakukan aksi unjuk rasa, pihaknya patungan bersama teman-teman mahasiswa yang bersimpati terhadap aksi menolak kenaikan BBM yang rencananya akan dimumkan awal April nanti. “Untuk makan dan minum teman-teman patungan,”tuturnya.
Diakui Aditya, pihaknya tidak menemui kesulitan untuk mendapatkan konsumsi selama mengikuti aksi unjuk rasa ini karena ada beberapa mahasiswa yang sudah bekerja membantu membelikan makanan dan minuman. “Mahasiswa yang sudah bekerja kan banyak jadi mereka yang membantu membelikan makanan,” terangnya
BERGANTIAN DEMO
Sebagian besar yang melakukan aksi unjuk rasa dengan menginap di kantor DPRD merupakan mahasiswa yang aktif kuliah. Lalu apakah mereka absen kuliah? Ditanya begitu Aditya mengatakan, selama melakukan aksi unjuk rasa tidak mengganggu kegiatan perkuliahan.
Pasalnya mahasiswa yang melakukan aksi unjuk rasa ini dibuat sistem shift atau bergantian. ”Jadi kami gantian karena ada yang kuliah pagi mereka datang kesini (Gedung DPRD,red) agak siang. Begitu juga sebaliknya,” ungkapnya. Ia mengaku, para mahasiswa ini belum akan beranjak dari gedung DPRD selama belum ada keputusan dari pemerintah untuk menaikkan harga BBM ini.
“Koordinasi dengan teman-teman BEM di Jakarta tetap kami lakukan untuk mengawal sidang paripurna pengumuman kenaikan harga BBM oleh pemerintah pusat. Jadi jika belum ada keputusan apakah menaikkan BBM atau tidak maka kami tetap menginap disini,”ujarnya.
Tak hanya itu, Hibut Tahrir Indonesia (HTI) Balikpapan pun kembali akan menggelar demo menentang kenaikan BBM, pada Jumat (30/3) hari ini. Demo tersebut akan dipusatkan di Taman Bekapai. HTI sendiri menilai permasalahan saat ini terkait dengan UU MIgas nomor 22 Tahun 2001. “Undang-Undang Migas perlu diubah karena tidak pro rakyat,” ujar Ust Nazaruddin saat berjunjung ke gedung biru tadi malam.
Ustad Nazaruddin juga berjanji, bahwa demo yang dilakukan oleh HTI adalah demo damai dan tidak akan anarkis. Ada tiga poin yang diusung oleh HTI yakni menolak rencana kenaikan harga BBM karena hal itu adalah kebijakan yang dzalim dan sebuah penghianatan yanag sangat nyata.
Poin kedua HTI menilai menaikkan harga BBM dan kebijakan apapun yang bermaksud untuk meliberalkan pengelolaan sumber daya alam khususnya migas merupakan kebijakan yang bertentangan dengan syariat Islam.
“Poin terakhir yaitu HTI mengingatkan pada pemerintah bahwa harga BBM di tengah kesulitan hidup seperti sekarang ini bisa mendorong timbulnya gejolak sosial akibat tekanan ekonomi yang tak tertahankan oleh puluhan juta rakyat miskin,” tandasnya.
Bukan cuma HTI, sejumlah ormas, LSM dan OKP juga akan menggelar aksi demo usai salat Jumat. Jumlahnya diperkirakan mencapai 1.500 orang. Mengantisipasinya, Polres Balikpapan siaga penuh dengan melibatkan personel Brimob dan Samapta Polda Kaltim, termasuk juga berkoordinasi dengan Satpol PP Balikpapan dan aparat dari unsur TNI.(vie/sab) [//]
.JPG)
0 komentar: