JAKARTA - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama mendesak Pemerintah Indonesia layangkan protes keras ke Pemerintah Inggris yang mengijinkan pendirian kantor perwakilan Free West Papua di Oxford oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM).
"Harus ada sikap keras. Pemerintah Indonesia harus mengambil langkah resmi dengan melayangkan protes keras," tegas Ketua PBNU Kiai Said Aqil Siroj dalam rilis yang diterima Tribunnews.com di Jakarta, Kamis (9/5/2013).
Pemerintah Indonesia, lewat Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa, mengonfirmasi sudah melakukan komunikasi dengan Pemerintah Inggris atas hal tersebut. Namun Indonesia masih menunggu jawaban resmi dari Pemerintah Inggris.
"Papua bagian Indonesia dan itu harga mati. PBB sudah mengakui, dan Inggris salah satu negara yang mengakui itu. Pemerintah Indonesia harus berusaha lebih keras mempertahankan Papua. Jika perlu Presiden turun tangan langsung," tandas Kiai Said.
Belum lama ini, OPM membuka kantor perwakilannya di Oxford, Inggris. Pemerintah Inggris lewat Duta Besar Mark Canning di Jakarta, menjelaskan pembukaan kantor Free West Papua tidak mencerminkan pandangan pemerintah Inggris soal Papua.
Pandangan Dewan Kota Oxford, terutama visi Benny Wenda, warga Papua yang bermukim di Inggris, tak mewakili pandangan di negara itu. Canning menuturkan, Dewan Kota Oxford seperti halnya dewan-dewan lain di Inggris bebas mendukung tujuan apa pun yang mereka inginkan. Namun, dewan-dewan kota itu bukan bagian dari pemerintah. Canning menegaskan Pemerintah Inggris masih menghargai Papua sebagai bagian dari Indonesia.
Sumber: tribunnews.com
.JPG)
0 komentar: