JAKARTA - Kebijakan Menteri Dalam
Negeri (Mendagri) tentang larangan bagi Pemda menggunakan APBD untuk
membantu madrasah terus mengundang protes. Tak hanya Kementerian Agama
(Kemenag), partai politik pun menuding larangan penggunaan APBD untuk
madrasah yang dituangkan dalam Surat Edaran (SE) Mendagri itu bakal
mengurangi kesempatan warga negara mendapatkan pendidikan formal.
Salah satu yang akan terimbas dari kebijakan Mendagri itu adalah madrasah-madrasah milik Nahdlatul Ulama (NU). Karenanya Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang menobatkan diri sebagai partai yang dilahirkan NU, meminta Mendagri meninjau ulang kebijakan itu.
Menurut Sekjen PKB Imam Nahrawi, saat ini saja NU memiliki puluhan ribu madrasah dari tingkat Radlatul Athfal (taman kanak-kanak), madrasah ibtidaiyah (Sekolah Dasar), hingga aliyah (Sekolah Menengah Atas). "Dalam pandangan PKB, kebijakan Mendagri itu sama saja menghilangkan hak lembaga pendidikan agama untuk memperoleh bantuan pemerintah baik dari APBN maupun APBD," kata Nahrawi kepada JPNN di Jakarta, Rabu (26/12).
Politisi muda PKB itu menegaskan, selama ini sumbangan dari APBN bagi madrasah masih belum cukup untuk meningkatkan mutu kelembagaan maupun sarana-prasarana yang kondisinya masih banyak di bawah standar. Karenanya jika Pemda dilarang memberikan bantuan, lanjutnya, sudah pasti kondisi ribuan madrasah tetap terpuruk dan semakin tertinggal dari lembaga pendidikan umum.
Untuk itu pula Nahrawi berharap Mendagri tidak mengingkari realitas pendidikan agama di Indonesia. Apalagi fakta di lapangan menunjukkan dukungan anggaran dari APBN maupun APBD untuk madrasah masih sangat diperlukan.
"Apalagi madrasah adalah salah satu soko guru pendidikan nasional yang usianya paling tua. Karena itu kami minta Mendagri mengkaji ulang Surat Edaran. Baiknya memang edaran itu dicabut. Karena jika tidak dicabut, maka gelombang protes akan meluas," pungkasnya.
Sebelumnya Kemenag juga merasa keberatan dengan SE Mendagri yang melarang dana APBD untuk membantu madrasah. Bahkan Menteri Agama Suryadharma Ali sempat meminta para kepala daerah mengabaikan SE itu dengan tetap menganggarkan bantuan bagi madrasah dalam APBD.(ara/jpnn)
Salah satu yang akan terimbas dari kebijakan Mendagri itu adalah madrasah-madrasah milik Nahdlatul Ulama (NU). Karenanya Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang menobatkan diri sebagai partai yang dilahirkan NU, meminta Mendagri meninjau ulang kebijakan itu.
Menurut Sekjen PKB Imam Nahrawi, saat ini saja NU memiliki puluhan ribu madrasah dari tingkat Radlatul Athfal (taman kanak-kanak), madrasah ibtidaiyah (Sekolah Dasar), hingga aliyah (Sekolah Menengah Atas). "Dalam pandangan PKB, kebijakan Mendagri itu sama saja menghilangkan hak lembaga pendidikan agama untuk memperoleh bantuan pemerintah baik dari APBN maupun APBD," kata Nahrawi kepada JPNN di Jakarta, Rabu (26/12).
Politisi muda PKB itu menegaskan, selama ini sumbangan dari APBN bagi madrasah masih belum cukup untuk meningkatkan mutu kelembagaan maupun sarana-prasarana yang kondisinya masih banyak di bawah standar. Karenanya jika Pemda dilarang memberikan bantuan, lanjutnya, sudah pasti kondisi ribuan madrasah tetap terpuruk dan semakin tertinggal dari lembaga pendidikan umum.
Untuk itu pula Nahrawi berharap Mendagri tidak mengingkari realitas pendidikan agama di Indonesia. Apalagi fakta di lapangan menunjukkan dukungan anggaran dari APBN maupun APBD untuk madrasah masih sangat diperlukan.
"Apalagi madrasah adalah salah satu soko guru pendidikan nasional yang usianya paling tua. Karena itu kami minta Mendagri mengkaji ulang Surat Edaran. Baiknya memang edaran itu dicabut. Karena jika tidak dicabut, maka gelombang protes akan meluas," pungkasnya.
Sebelumnya Kemenag juga merasa keberatan dengan SE Mendagri yang melarang dana APBD untuk membantu madrasah. Bahkan Menteri Agama Suryadharma Ali sempat meminta para kepala daerah mengabaikan SE itu dengan tetap menganggarkan bantuan bagi madrasah dalam APBD.(ara/jpnn)
http://www.jpnn.com/read/2012/12/27/151897/Edaran-Mendagri-Ancam-Lembaga-Pendidikan-NU-
