MADINATULIMAN.COM - Weleh, weleh. Pelaksanaan Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2012 ini kembali diramaikan oleh aroma tidak sedap, yaitu banyaknya siswa titipan yang masuk lewat jalur belakang dan tentunya merebut hak siswa lain untuk mengecap pendidikan di sekolah negeri.
Beberapa informasi yang berhasil dihimpun Balikpapan Pos, modus siswa titipan ini biasanya melalui pihak-pihak tertentu yang mempunyai pengaruh dan jabatan tertentu, seperti pejabat pengusaha, tidak ketinggalan pula oknum anggota DPRD Balikpapan.
“Memang kami banyak yang ingin dimasukkan mas, ada yang dari rekan-rekan kolega, alumni, tidak ketinggalan anggota DPRD, tetapi tentunya kami tidak dapat memutuskan iya dan tidak meskipun ada iming-iming sejumlah dana,” aku salah seorang kepala SMP kepada Balikpapan Pos, Jumat (29/6) kemarin.
Dirinya mengakui, untuk menitipkan siswa, digunakan pola pendekatan yang dilakukan dengan orang suruhan terdekat, hingga oknum yang melakukan dengan menghubungi pihak kepala sekolah agar dapat menerima siswa titipan, dari orang dekat, konstituen mereka.
“Saya tidak bisa menolak, karena mereka pejabat, jadi kami tampung dulu, dan dilaporkan ke Disdik, tinggal Disdik yang nantinya menentukan, apakah bisa diterima atau tidak,” ujar kepsek yang mewanti-wanti agar namanya tidak disebutkan ini.
Sementara itu, Ketua Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Balikpapan, H Imam Munjiat menyebut bahwa dirinya sangat prihatin dengan pelaksanaan PPDB tahun 2012 ini. “Jelas-jelas sangat prihatin, karena ada oknum anggota dewan yang menitipkan siswa di beberapa sekolah sampai 14 orang, ini jelas-jelas merebut hak anak lainnya bersekolah di sekolah negeri,” ujar Imam saat ditemui Balikpapan Pos di SMK Pangeran Antasari, kemarin.
Apalagi oknum tersebut, sambung dia, tidak hanya satu dua, tetapi beberapa orang, sehingga mereka yang wakil rakyat dan mengerti isi Perwali punya perilaku seperti ini. “Saya juga heran, mereka (oknum dewan, Red) masih muda-muda, tetapi kok sepertinya memanfaatkan momen PPDB di sekolah negeri untuk menitipkan siswa dari jalur belakang,” ungkap mantan anggota DPRD Kaltim ini.
Bahkan dirinya mendengar kabar pula, bahwa jumlah siswa titipan yang dipaksakan oleh oknum anggota dewan tadi mencapai 400-an anak. Sementara informasi yang dihimpun Balikpapan Pos, jumlah siswa titipan mencapai 360 orang. Jumlah itu merupakan hasil rapat tertutup antara para kepala sekolah negeri dengan Dinas Pendidikan (Disdik) beberapa waktu lalu.
Saat itu, para kepala sekolah menyerahkan kepada Disdik untuk menerima atau tidak 360 siswa titipan yang ada. “Sekolah ya takut mau nampung, kalau nanti ada apa-apa. Jadi kami tunggu arahan dari Disdik saja,” kata sumber Balikpapan Pos lainnya. Namun, Imam Munjiat membantah jika siswa titipan hanya 360 orang.
“Bukan 300 mas, lebih sampai 400 an orang tingkat SMA dan SMP negeri, makanya saya dengar ada pertemuan kepala sekolah dengan Disdik terkait hal ini, tetapi yah itulah susahnya mereka mempunyai bargaining politik juga terhadap anggaran,” papar Imam kembali.
Ditanya mengapa mereka mau melakukan aksi menitipkan siswa tersebut di sekolah negeri, Imam menyebut ada tiga alasan, pertama, siswa titipan adalah anak-anak orang tua yang merupakan konstituen anggota DPRD tersebut.
“Kedua karena kedekatan mereka dengan anggota tersebut, dan tentunya mereka jadi calo seperti dagang saja, dan memang mereka juga tidak dapat disalahkan juga, karena semua ini adalah permintaan masyarakat yang terdapat celah dalam pelaksanaan PPDB di sekolah negeri,” ujarnya lagi.
Hal ini tentunya menjadi proses pembodohan bangsa, apalagi jika siswa yang dipaksakan bersekolah tadi, tidak mempunyai kemampuan standar untuk bersekolah disekolah negeri tersebut. “Jelas hal ini akan menyulitkan anak-anak tersebut nantinya, dan merampas hak anak-anak pintar untuk bersekolah di sekolah negeri,” terang pria yang juga tokoh pendidikan Kaltim ini.
Dengan kondisi ini, Imam mengaku sangat prihatin, mengapa anggota DPRD yang nyata-nyata lebih tahu aturan malah melanggar aturan, tetapi kemungkinan beda jika mereka masyarakat biasa. “Ini jelas-jelas melanggar, harusnya oknum tadi tahu, bahwa mereka itu hakikatnya adalah pemimpin yang menjadi contoh,” urainya lagi.
Untuk itulah, dirinya mengingatkan kepada semua pihak untuk tidak mencari celah dalam pelaksanaan PPDB ini, dan sadarilah bahwa semua ini adalah proses dari pendidikan. “Makanya untuk mengantisipasi hal ini, tahun depan sudah seharusnya Pemkot Balikpapan melalui Disdik melakukan penerimaan siswa baru melalui sistem online, jangan ditunda lagi, sehingga jika ada mereka yang ingin menitipkan, pastilah kepala sekolah langsung diingatkan prosesnya,” pungkasnya.
Sementara itu dikonfirmasi terpisah, terkait adanya pertemuan Disdik dengan para kepala sekolah yang mengusulkan tambahan rombel siswa titipan ini, Plt Kadisdik Balikpapan, Ir Sri Wahyuningsih mengaku tidak ada pertemuan dengan para kepala sekolah yang mengusulkan penambahan kuota PPDB.
“Gak ada pertemuan apapun, dan juga belum ada sekolah yang mengusulkan tambahan kuota ataupun rombel, kalau ada usulan sekolah baru dianalisa oleh Disdik,” ujar Yuyun, biasa disapa ini dalam pesan singkatnya kepada Balikpapan Pos.(han)
Sumber : Balikpapan Post
0 komentar: