BALIKPAPAN - Pemkot Balikpapan di bawah kepemimpinan
HM Rizal Effendi SE membuktikan keseriusannya untuk menutup lokalisasi
Km 17 yang bertahun-tahun bahkan telah berganti kepemimpinan kepala
daerah selalu menjadi wacana. Seorang sumber Balikpapan Pos menginformasikan, Pemkot dipastikan mempercepat penutupan tempat esek-esek terbesar di Kota Beriman itu.
“Saat rapat, wali kota sudah menyampaikan untuk mempercepat penutupan
Km 17. Jadi bukan ditutup Juli nanti,” kata sumber tadi. Kembali ia
membeberkan, usulan penutupan itu, dibahas dalam rapat Forum Komunikasi
Kepala Daerah (FKPD) yang berlangsung pada Kamis (3/1) malam di rumah
jabatan wali kota.
“Sebelumnya, Pemkot sudah paparan terkait konsep penutupan di depan
pengurus MUI, dan MUI setuju dengan konsep penutupan itu. Saat rapat
bersama FKPD, seluruh unsur FKPD pun setuju, tapi kenapa penutupannya
malah diundur lagi,” sesalnya.
Sekretaris Majelis Ulama Indonesia (MUI) Balikpapan, HM Jailani MSI
saat dikonfirmasi membenarkan hal tersebut. “Iya, harusnya memang
dipercepat, kok malah diundur lagi penutupannya. Tanggal 7 Januari nanti
(besok, Red) konsepnya sudah mulai diterapkan, MUI setuju
karena MUI klop dengan konsep itu,” kata Jailani via telepon selulernya,
Sabtu (5/1) kemarin.
MUI, tandas dia, hari ini (Sabtu kemarin, Red) menggelar rapat
intern pengurus guna menanggapi penutupan Km 17 yang ditunda Juli nanti
seperti yang disampaikan Ketua DPRD, H Andi Burhanuddin Sollong.
“Ini kami mau rapat nih, soal penundaan itu. Hasilnya nanti langsung dari KH Syarwani Zuhri (Ketua Umum, Red) aja ya,” kata Jailani. Apakah rapat itu terkait deadline
MUI untuk menutup Km 17 yang telah dua kali diundur yakni 31 Desember
2012. Kemudian direvisi lagi menjadi 15 Januari 2013. “Yang jelas, MUI
telah sepaham dengan paparan terkait konsep penutupan Km 17 yang
disampaikan Pemkot melalui Kadisnakersos Amin Latif,” kata Jailani.
Secara terpisah, seorang pengurus MUI lain yang minta namanya tidak dikorankan kepada Balikpapan Pos
mengatakan, waktu rapat di sekretariat MUI beberapa waktu lalu, sempat
diinventarisir berapa banyak massa yang akan turun ke jalan untuk
melaksanakan aksi damai menuntut penutupan Km 17.
“Dari HTI, warga nadhliyin, Muhammadiyah, persatuan
pengurus masjid, pihak sekolah, santri dan pengajar Pondok Pesantren dan
ormas-ormas Islam lainnya, totalnya setelah diinventarisir ada 1.000
orang,” ucap dia.
Aksi damai awalnya hendak diarahkan ke kantor balaikota dan DPRD,
namun setelah mengetahui bahwa Pemkot serius terbukti dengan telah
sejak lama menyusun konsep penutupan Km 17, aksi itu pun dialihkan hanya
ke gedung DPRD Balikpapan.
“Dengan pertimbangan menjaga kondusivitas kota, karena dengan
massa yang begitu besar, maka aksi damai kami undur. Jika 15 Januari
nanti (Km 17, Red) tidak juga ditutup, maka
tidak ada jalan lain selain turun ke jalan. Dan KH Syarwani langsung
yang akan memimpin,” pungkasnya.
Dia menambahkan, dengan mencuatnya pernyataan Ketua DPRD penutupan Km 17 Juli mendatang, hari ini (Sabtu kemarin, Red)
sejumlah ormas Islam kembali mendesak MUI untuk melakukan rapat
internal. “Karena ada pernyataan penundaan dari dewan itulah, hari ini
(kemarin, Red) kami kembali rapat. Kami jadi tahu, bahwa Pemkot selama ini serius, tapi yang diseberang malah menunda-nunda,” bebernya.
Kemarin diberitakan, pihak legislatif mengaku mendukung penutupan
Lokalisasi Km 17, tapi Dewan pula yang meminta sejumlah syarat lebih
dulu dilaksanakan dengan dalih agar tidak terjadi pelanggaran asasi.
Kendati begitu, pihaknya menegaskan paling lambat proses penutupan
lokalisasi di kawasan Karang Joang tersebut rampung bulan Juli ini.
“Jadi bulan 7 (Juli, Red) Km 17 sudah ditutup,” tegas Ketua
DPRD Balikpapan, H Andi Burhanuddin Solong kepada sejumlah wartawan di
Kantor DPRD, Jumat (4/1) lalu.
Menurut ABS-akrabnya disapa, pihaknya tetap akan mengalokasikan
anggaran untuk pelatihan dan keterampilan guna memberdayakan para wanita
tuna susila (WTS) tersebut. “Kalau dana pelatihan keterampilan WTS kami
alokasikan, karena memberdayakan para WTS ini merupakan tanggung jawab
pemerintah. Sehingga mereka bisa mencari pekerjaan pengganti,” terang
ABS.
Diakui ABS, pemberian pelatihan dan keterampilan ini cukup penting bagi
para WTS. Sehingga mereka tidak melakukan aktivitas yang bertentangan
dengan norma agama.
“Saya kira tidak ada satupun manusia di dunia ini yang hidupnya ingin
menjadi pelacur. Karena itu, kami berikan pelatihan keterampilan supaya
mereka tidak bekerja lagi sebagai pelacur,” tandasnya
Wakil Ketua Asosiasi DPRD Kota Seluruh Indonesia (Adeksi) ini, mengakui
bahwa praktek prostitusi di Km 17 ini harus ditutup lantaran
bertentangan dengan ajaran agama. “Jelas-jelas bahwa aktivitas di Km 17
ini dilarang oleh agama,” akunya.
Tidak hanya itu, ia meminta agar tidak ada lagi penggunaan dana APBD
untuk pemulangan WTS ini ke daerahnya masing-masing. Sebab bertentangan
dengan undang-undang dan tidak ada dalam nomenklatur di Satuan Kerja
Perangkat dDaerah (SKPD) terkait.
“Kalau untuk uang pulang biar mereka (WTS, Red) ini yang cari sendiri.
Begitu juga mengenai lapangan kerja, biar mereka yang cari sendiri
penggantinya,” ungkap ABS.(yud)
sumber : balikpapan pos
