BALIKPAPAN- Pembangunan Kota Balikpapan pada 2013 mendatang dipastikan lebih pesat dibandingkan tahun 2012 ini. Salah satu indikatornya adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota tahun 2013 yang mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, yakni Rp2,5 triliun. APBD 2013 ini disahkah setelah fraksi-fraksi di DPRD Balikpapan menyatakan sepakat dalam rapat paripurna, Senin (3/12) kemarin.
Kesepakatan ini dituangkan dalam bentuk penandatangan berita acara DPRD dengan pemkot yang dilakukan Wali Kota HM Rizal Effendi bersama tiga wakil ketua DPRD. “Pembahasan APBD 2013 kali ini sungguh luar biasa sekali, sangat melelahkan karena pembahasannya kadangkala sampai pagi dini hari. Karena semuanya demi apa, semua demi kepentingan rakayat itu sendiri, karena dalam APBD itu sesungguhnya ada hak-hak rakyat,” kata Ketua DPRD Balikpapan Andi Burhanuddin Solong, usai rapat paripurna.
ABS-akrab Ketua DPRD disapa, mengatakan bahwa angka tersebut lebih besar ketimbang APBD 2012 yang hanya berjumlah Rp2,2 triliun, atau naik sebesar Rp300 miliar lebih. Menurutnya, dari Rp2,5 triliun tersebut, biaya langsung mencapai Rp1,7 triliun dan belanja tidak langsung sebesar Rp782 miliar. Sedangkan target pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp329 miliar.
Dia optimistis, Pemkot Balikpapan dapat merealisasikan target PAD itu, karena masih banyak sektor yang miliki potensi untuk mendongkrak PAD. Seperti IMB, PBB, BPHTB dan pajak-pajak lainnya. Selain itu, APBD 2013 diharapkan bisa diserap secara maksimal bagi pembangunan kota dan kepentingan masyarakat Balikpapan dan jika penyerapannya tidak maksimal, tentu akan menjadi catatan buruk Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan.
"Namun apabila penyerapan anggaran bisa maksimal hingga mencapai Rp2,4 triliun maka itu luar biasa, tapi kalau hanya Rp1,9 triliun maka akan terjadi Silpa sebesar Rp600 miliar," katanya. Dalam penyampaian pendapat akhir fraksi DPRD, sepakat dan meminta kepada pemkot agar melakukan pengawasan dan bimbingan serta pembinaan kepada seluruh SKPD agar penyerapan anggaran bisa berjalan optimal.
Menurut dia, dalam APBD ini dianggarkan pembangunan Kantor Badan Lingkungan Hidup (BLH), Dinas Pemuda, Olahraga, Budaya dan Pariwisata (Disporadbudpar) serta Kantor Arsip. ABS juga berharap kalangan pers juga ikut mengawal penyerapan APBD sehingga benar-benar sesuai peruntukkannya dan tepat sasarannya. "Kawan-kawan pers adalah mata dan telinga masyarakat seluruhnya sementara kami adalah pelayan masyarakat. Kawan insan pers harus mengawal pelaksanaan APBD ini agar tujuannya untuk mensejahterakan rakyat tercapai," katanya.
Sebelumnya pembahasan APBD ini memang berlangsung ketat karena DPRD menyoroti sejumlah penganggaran dengan lebih rinci. Pengeluaran untuk belanja rutin dan belanja pegawai yang mencapai Rp800 miliar dianggap tidak pas, kendati jumlah itu tidak mencapai 50 persen dari anggaran keseluruhan. "Bukankah kita sudah berkomitmen bahwa anggaran belanja langsung sedikitnya mencapai 60 persen dari anggaran keseluruhan, agar masyarakat benar-benar merasakan keuntungan dan manfaat pembangunan ini," katanya.
Sementara itu Wali kota Balikappan Rizal Effendi mengatakan akan segera menyampaikan hasil kesepakatan ini kepada gubernur Kaltim untuk mendapat evaluasi. “Diharapkan pertengahan Desember ini selesai sehingga punya waktu untuk persiapkan keorganisasi dalam pelaksanaan,” bebernya Wali Kota Rizal.(*/die)
http://www.balikpapanpos.co.id/index.php?mib=berita.detail&id=84355
